Wakil Bupati Blitar Ajukan Pengunduran Diri ke DPRD, Sengaja Disingkirkan Sejak Awal?

Blitar – Kehadiran Wakil Bupati Blitar, Rahmat, yang telah mengiringi Bupati Rini Syarifah selama tiga tahun, menggemparkan Pemerintahan Kabupaten Blitar.

Pada Senin (14/8/2023), siang hari, pria yang berasal dari Surabaya ini tiba-tiba datang ke gedung DPRD Kabupaten Blitar tanpa adanya acara rapat rutin yang biasa terjadi.

Tindakan ini menimbulkan kebingungan di antara para anggota DPRD. Ia menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Bupati. Langkah ini diambil dengan alasan yang cukup berani.

Salah satu alasan yang diungkapkannya adalah adanya dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Dia menyoroti situasi di Badan Layanan Pengadaan (BLP), terkait proyek pengadaan barang dan jasa. Menurut informasi, pemenang tender proyek diharuskan untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu.

“Kami tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kami juga sedang mencalonkan diri sebagai calon legislatif di daerah lain. Namun, yang menjadi alasan utama adalah adanya pungutan liar,” jelas Rahmat, Wakil Bupati Blitar setelah menyerahkan surat pengunduran diri pada Senin (14/8/2023).

Rahmat saat ini tengah mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan bukan lagi di Dapil Blitar melainkan di Tuban dan Bojonegoro.

Syarat untuk mencalonkan diri ini mengharuskannya untuk tidak merangkap jabatan ketika mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga pengunduran diri sebagai Wakil Bupati merupakan konsekuensinya.

Keputusan pengunduran diri ini langsung memicu beragam komentar negatif mengenai hubungannya dengan bupati, yang diyakini sudah lama mengalami ketidakharmonisan.

Wakil Bupati Blitar itu seringkali tidak dilibatkan pada penyusunan kebijakan dan birokrasi, bahkan ia seringkali tidak diundang dalam rapat-rapat penting.

“Pak Rahmat itu orangnya berani sehingga dianggap merepotkan kalau banyak tahu sehingga mungkin saja sengaja dibikin nggak krasan seperti itu,” ujar sumber yang tidak mau disebut namanya.

Dengan latar belakang politik yang tidak lagi membebani, dan hubungan yang sudah lama tidak harmonis dengan bupati, politisi dari PAN ini merasa lebih leluasa untuk mengutarakan segala hal, termasuk dugaan pungli dan pengaturan proyek.

Bahkan, keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Bupati telah direncanakan berkali-kali sebelumnya.

Baru-baru ini, dia memicu kegemparan di Pemerintahan Kabupaten Blitar karena mengancam akan mengundurkan diri karena ajudan istrinya yang di mutasi ke kecamatan.

Keadaan tersebut menciptakan kehebohan, namun bupati akhirnya mencabut keputusan mutasi itu dan mengembalikan ajudan istrinya ke posisi semula, sehingga niat Rahmat untuk mundur tertunda.

Namun, kali ini tampaknya pengunduran diri Rahmat lebih serius.

“Ya, kami telah menerima suratnya dan sekarang kami akan menyampaikannya kepada pimpinan dewan untuk dibahas,” ungkap Haris Susianto, Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Blitar.

Respons anggota dewan terhadap pengunduran diri ini tampaknya tidak langsung timbul. Entah mereka enggan memberikan tanggapan atau mungkin mereka sudah mengetahui alasan di balik langkah ini, namun tak seorang pun dari anggota dewan bersedia memberikan komentar.

“Kita akan membahasnya saat rapat, lebih baik tidak memberikan komentar sekarang karena bisa berdampak buruk pada opini publik,” kata seorang anggota dewan yang tidak ingin namanya disebutkan.

Di sisi lain, M Trianto, koordinator LSM KRPK (Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi), tidak merasa terkejut atas pengunduran diri mendadak Wakil Bupati Blitar karena dia tengah mencalonkan diri sebagai calon legislator.

Namun, yang lebih penting adalah adanya dugaan pungutan liar dalam proyek pengadaan barang yang diungkap oleh Rahmat.

“Masalah ini seharusnya dilaporkan kepada penegak hukum, atau bahkan tanpa laporan, penegak hukum seharusnya langsung mengambil tindakan,” tegas Trianto.