Blitar Alokasikan Rp15,2 Miliar DBHCHT untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan di Wilayah Terpencil

BLITAR, Siaranesia.com – Pemerintah Kabupaten Blitar terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil. Tahun 2025, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar kembali menerima alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp15,2 miliar, yang diarahkan untuk berbagai program strategis di sektor kesehatan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Blitar, Muhdianto, menyampaikan bahwa anggaran tersebut difokuskan pada tiga sektor utama, yakni:
• Rp12,6 miliar untuk program Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) BPJS Kesehatan;
• Rp1,68 miliar untuk rehabilitasi fasilitas layanan kesehatan;
• Rp864 juta untuk pengadaan obat-obatan esensial.
“Fokus utama kami tahun ini adalah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan di wilayah yang selama ini sulit dijangkau pelayanan medis,” ujar Muhdianto, Senin (30/6/2025).

Pembangunan Tiga Pustu dan Rehabilitasi Puskesmas
Dari total anggaran infrastruktur, pemerintah daerah merencanakan pembangunan tiga Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Tumpak Kepuh (Kecamatan Bakung), Desa Widodaren (Kecamatan Kademangan), dan Desa Kulon (Kecamatan Sutojayan). Selain itu, Puskesmas Suruhwadang juga akan direhabilitasi untuk meningkatkan kualitas layanan dasar.
Rincian anggaran proyek tersebut meliputi:
• Rp500 juta untuk pembangunan Pustu Tumpak Kepuh;
• Rp400 juta masing-masing untuk pembangunan Pustu Widodaren dan Pustu Kulon;
• Rp350 juta untuk rehabilitasi Puskesmas Suruhwadang.

Saat ini, satu dari tiga proyek pembangunan Pustu telah memasuki tahap tender, sementara dua lainnya masih dalam proses perencanaan. Pelaksanaan fisik ditargetkan dapat dimulai pada triwulan ketiga hingga keempat tahun ini.

Perkuat Layanan Posyandu dan Rawat Jalan

Sekretaris Dinkes Kabupaten Blitar, Esty Lastini, mengatakan bahwa pemilihan lokasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan layanan dan usulan dari puskesmas-puskesmas di wilayah kerja masing-masing.
“Kecamatan-kecamatan ini memiliki cakupan wilayah luas dan akses geografis yang sulit dijangkau. Pustu akan memperkuat layanan dasar seperti posyandu ibu dan anak, posyandu lansia, serta rawat jalan ringan,” kata Esty.

Dinkes Blitar juga tengah mempersiapkan pengadaan alat kesehatan (alkes) yang dibutuhkan untuk operasional Pustu. Permohonan telah diajukan ke Kementerian Kesehatan sejak akhir Mei 2025. Berdasarkan roadmap Kemenkes 2025–2028, kebutuhan alkes akan dipenuhi secara bertahap dan ditargetkan mulai didistribusikan pada akhir tahun ini.

Penempatan SDM Kesehatan
Selain sarana dan prasarana, Dinas Kesehatan juga menyiapkan tenaga kesehatan untuk menunjang operasional Pustu. Setiap fasilitas akan dilengkapi minimal satu tenaga medis dan dua kader kesehatan lokal.
“Kami ingin memastikan bahwa layanan kesehatan berjalan optimal, tidak hanya sekadar membangun gedung. SDM yang memadai adalah bagian penting dari layanan yang berkelanjutan,” tegas Esty.

Langkah strategis Pemkab Blitar ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses kesehatan di wilayah-wilayah yang selama ini kurang terjangkau, serta menjadi contoh pemanfaatan DBHCHT secara tepat sasaran.

Reporter: Alvin
Editor: Tim Siaranesia