Marsono Resmi Jadi Ketua DPRD Tulungagung

Tulungagung – Babak baru DPRD Tulungagung resmi dimulai dengan dilantiknya Marsono sebagai Ketua DPRD untuk periode 2024-2029. Pelantikan ini dilaksanakan di ruang Graha Wicaksana, gedung DPRD Tulungagung, pada Selasa (5/11/2024) siang.

Dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, Marsono menyatakan sangat bersyukur dan berkomitmen untuk menjaga amanah yang telah diberikan oleh rakyat.

Pelantikan ini menjadi momentum untuk mendorong program prioritas Tulungagung tahun 2025 yang telah disusun oleh DPRD dan pemerintah daerah.

Beberapa prioritas utama di tahun mendatang adalah peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berkarakter, pengembangan infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat dan ketahanan terhadap bencana.

Dalam pidatonya, Marsono mengajak seluruh anggota DPRD untuk kompak dalam menjalankan fungsi dewan, yaitu pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

“Kami minta dukungan semua pihak agar DPRD Tulungagung dapat bekerja dengan baik. Mempersatukan perbedaan untuk kerjasama yang lebih harmonis,” ujar Marsono di hadapan para hadirin yang hadir.

Rapat paripurna pelantikan ini tidak hanya memperkuat posisi Marsono, tetapi juga menandai penetapan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang akan membantunya dalam menjalankan tugas.

AKD ini terdiri dari berbagai komisi dan badan, seperti Komisi A, B, C, dan D, serta Badan Kehormatan, yang akan memastikan setiap fungsi dan peran dewan berjalan optimal.

Sementara itu, Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, yang turut hadir memberikan sambutan hangat dan ucapan selamat kepada Marsono. Ia berharap kepemimpinan Marsono bisa membawa angin segar bagi DPRD Tulungagung dan mampu memperkuat hubungan antar lembaga di pemerintahan.

“Semoga DPRD dapat segera membahas dan menyepakati APBD 2025 yang telah disampaikan demi pembangunan yang lebih baik,” tambah Heru.

Sebagai informasi, Komposisi anggaran yang telah diajukan mencakup pendapatan sebesar Rp 2,97 triliun dan belanja sebesar Rp 3,13 triliun, yang mengakibatkan defisit sekitar Rp 165 miliar.

Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan netto yang diterima sebesar Rp 165 miliar, dengan saldo anggaran lebih (SILPA) sebesar Rp 0,00.