Siaranesia.com – Tulungagung – Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin memilih tidak memaksakan pelaksana
an sejumlah proyek infrastruktur berskala besar pada 2026. Kebijakan itu diambil dengan pertimbangan waktu pelaksanaan yang tersisa dinilai tidak cukup untuk memastikan pekerjaan selesai dalam satu tahun anggaran.
Ahmad Baharudin menegaskan, penyesuaian anggaran infrastruktur bukan berarti Pemkab Tulungagung menghentikan pembangunan. Pemerintah daerah justru memilih menata kembali pelaksanaan proyek agar pekerjaan yang dijalankan benar-benar dapat diselesaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau memang waktunya tidak memungkinkan untuk diselesaikan, jangan dipaksakan,” kata Ahmad Baharudin saat diwawancarai awak media, Rabu (16/9/2026).
Menurut Ahmad, terdapat pengurangan alokasi anggaran infrastruktur dibandingkan anggaran murni tahun sebelumnya. Namun, keputusan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran serta kemampuan pemerintah daerah menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu.
Ia menilai proyek berskala besar membutuhkan persiapan yang matang. Karena itu, sebagian proyek yang belum memungkinkan dikerjakan pada sisa waktu 2026 akan dipersiapkan melalui penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Targetnya, proyek-proyek tersebut dapat dikerjakan secara lebih maksimal pada 2027.
Ahmad: Jangan Kejar Serapan Semata
Sikap Ahmad juga berkaitan dengan pengelolaan SILPA Kabupaten Tulungagung yang berada di kisaran Rp477 miliar.
Namun, menurut penjelasan dalam wawancara, SILPA tersebut tidak seluruhnya merupakan dana yang bebas digunakan. SILPA terdiri atas dana dengan peruntukan atau ketentuan tertentu serta dana yang relatif lebih fleksibel.
SILPA bebas disebut sekitar Rp125 miliar, sementara terdapat sekitar Rp14 miliar yang berkaitan dengan sektor infrastruktur atau pekerjaan umum (PU).
Karena itu, besarnya SILPA tidak serta-merta berarti seluruh kebutuhan pembangunan dapat langsung dibiayai.
Ahmad memilih pendekatan yang lebih berhati-hati. Pemerintah daerah tidak ingin proyek dipaksakan hanya untuk mengejar serapan anggaran, sementara waktu pengerjaan tidak mencukupi.
Sebagai gantinya, Pemkab akan memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur yang lebih kecil dan realistis diselesaikan pada 2026.
Proyek Besar Disiapkan untuk 2027
Kebijakan Ahmad tersebut membuat sebagian proyek besar diarahkan untuk masuk tahap persiapan dan perencanaan lebih matang.
Pemerintah daerah perlu memastikan proyek yang ditunda memiliki DED, kebutuhan anggaran, jadwal serta target pelaksanaan yang jelas sehingga pengalihan ke 2027 bukan sekadar perubahan waktu.
Di sisi lain, proyek yang tetap dikerjakan pada 2026 diharapkan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Bagi Ahmad Baharudin, pembangunan tidak semata diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Pekerjaan harus selesai, tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad juga menyambut terbitnya SK penetapan status Geopark Tulungagung. Pemkab akan menindaklanjutinya melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, termasuk Bappeda dan instansi terkait.
Pengembangan Geopark akan membutuhkan perencanaan kawasan, infrastruktur pendukung, penguatan destinasi, promosi dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan demikian, agenda pembangunan Tulungagung pada 2026 tidak hanya diarahkan pada mengejar pekerjaan fisik, tetapi juga memperkuat perencanaan agar proyek strategis dapat dilaksanakan lebih optimal pada 2027.
Jurnalis: Nangkho
