Sri Mulyani Buka Suara Soal Pemangkasan Subsidi Energi 2025

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bicara soal rencana pemangkasan subsidi dan kompensasi energi di tahun 2025, termasuk subsidi BBM yang mencapai Rp 67,1 triliun per tahun. Hal ini tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana reformasi subsidi dan kompensasi ini masih dalam skala besar. Rencananya, akan dilakukan dengan mengurangi volume BBM jenis Pertalite dan Solar.

“Nggak langsung dipangkas, nanti kita lihat lagi. Ini masih dalam skala besar, kita tunggu pandangan dari fraksi-fraksi, baru kita pertajam posturnya,” kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Ia menambahkan, pihaknya juga akan mendiskusikan ini dengan Badan Anggaran (Banggar). Dari sana, akan ada kalibrasi untuk pemerintahan selanjutnya, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Nanti kan ada laporan sementara (lapsem). Setelah dikombinasikan dengan pembahasan di DPR, kita cari yang terbaik untuk 2025,” ujarnya.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa proyeksi penghematan sebesar Rp 67,1 triliun ini dihitung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun sebelumnya, nilai tukar (kurs), dan harga minyak.

“Itu perhitungan dari APBN sebelumnya, kurs, dan harga minyak yang kita kira-kira. Nanti kita lihat volumenya supaya tetap disiplin dan nggak nambah, tapi ini masih sangat awal,” jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, dalam dokumen KEM-PPKF 2025 disebutkan bahwa reformasi subsidi dan kompensasi energi bisa menghemat anggaran hingga Rp 67,1 triliun. Rencana pengendalian ini akan diterapkan secara berkeadilan pada Solar dan Pertalite dengan harapan bisa lebih tepat sasaran.

Saat ini, penyaluran BBM Solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite masih belum tepat sasaran. Setiap tahun, beban subsidi dan kompensasi terus meningkat, berpotensi membuat anggaran membengkak.