PMK di Blitar Meningkat, 120 Petugas Diterjunkan untuk Vaksinasi

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar melepas petugas vaksinasi PMK di Pendopo Ronggo Hadinegoro pada Rabu (15/1/2025) (sumber: istimewa).

Blitar – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menjadi sorotan. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar melepas petugas vaksinasi PMK di Pendopo Ronggo Hadinegoro pada Rabu (15/1/2025) untuk mencegah penyebaran lebih luas.

Berdasarkan data dari Dinas Peternakan, terdapat lebih dari 7.000 ternak yang terpapar PMK sejak 2022, dengan peningkatan signifikan di tahun 2024. Dalam Januari 2025 saja, tercatat 112 kasus baru.

Kondisi ini mendorong Kabupaten Blitar untuk segera mengambil langkah proaktif, termasuk melibatkan 120 petugas vaksinasi yang terdiri dari dokter hewan, insiminator, dan tenaga medis veteriner.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, Eko Susanto, mengungkapkan bahwa prioritas vaksinasi difokuskan pada wilayah dengan kasus PMK tinggi seperti Ponggok, Panggungrejo, Serang, Bacem, Kanigoro, dan Gogodeso.

“Dari 463 ekor ternak yang terpapar, 36 ekor sapi dan 1 ekor domba telah mati, sementara 17 ekor lainnya harus dipotong paksa. Oleh karena itu, kami memprioritaskan vaksinasi di wilayah dengan radius kasus kematian,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Kabupaten Blitar telah menerima 7.000 dosis vaksin PMK yang dikirim dari Jawa Timur. Namun, jumlah ini belum mencukupi untuk seluruh populasi ternak di Blitar yang mencapai sekitar 800 ribu ekor.

“Kami berharap segera ada droping vaksin tambahan agar penanganan dapat lebih merata,” tambahnya.

Tak hanya fokus pada vaksinasi, tim yang diterjunkan juga memiliki tugas untuk memberikan edukasi kepada peternak terkait pencegahan dan penanganan PMK. Kampanye seperti Jangan Panik Selling dan penerapan biosekuriti menjadi salah satu fokus utama mereka.

Selain itu, kelompok peternak yang sudah terorganisir, seperti koperasi dan kelompok ternak, didorong untuk melakukan vaksinasi mandiri dengan dukungan dari pihak swasta melalui CSR.

“Saya berharap setiap desa dapat membentuk kelompok peternak yang terstruktur, sehingga penanganan PMK lebih terkoordinasi dan efisien,” pungkasnya.

Baca Juga
Ayo ikut berpartisipasi untuk mewujudkan jurnalistik berkualitas!
Jurnalistik Berkualitas Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!