
NABIRE – Pagi hari di Pasar Kalibobo, Nabire, pedagang sayur mengeluhkan sepinya pembeli. “Dulu sehari bisa habis tiga keranjang kangkung, sekarang satu pun masih sisa,” ujarnya sambil merapikan dagangan yang mulai layu.
Keluhan itu sederhana, tetapi sesungguhnya mewakili denyut ekonomi sebuah kabupaten yang nasibnya sangat ditentukan oleh aliran dana dari Jakarta.
Bagi Nabire, uang dari pusat bukan sekadar angka di buku anggaran, melainkan nadi kehidupan: jalan yang diaspal, puskesmas yang buka, gaji guru yang cair, bahkan pasar tradisional yang tetap hidup.
Tanpa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), atau Dana Bagi Hasil (DBH), denyut Nabire bisa tersendat.
Tahun 2018–2019, arus transfer pusat ke Nabire relatif stabil. Sektor pertanian—dari kebun kakao, sagu, hingga ubi jalar—masih menjadi tulang punggung.
Perdagangan pun hidup, dengan kapal-kapal kecil yang rutin bersandar membawa barang dari Manokwari atau Jayapura. Transportasi darat, laut, dan udara ikut bergeliat.
Di masa itu, korelasi terlihat jelas: ketika anggaran terserap dengan baik, pasar ramai, ojek motor sibuk, dan dapur-dapur rumah tangga tetap mengepul. Uang negara yang diputar menjadi denyut nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Namun 2020 menjadi titik balik. COVID-19 datang seperti ombak besar yang menghantam kapal kecil. Pemerintah pusat melakukan refocusing anggaran, sebagian besar dialihkan untuk kesehatan dan jaring pengaman sosial.
Transfer memang tetap ada, tapi banyak diarahkan untuk belanja pegawai dan bantuan darurat ketimbang pembangunan jangka panjang.
BPS mencatat, sektor transportasi dan pergudangan di Nabire anjlok lebih dari 30 persen. Mobil angkot parkir berhari-hari, perahu nelayan jarang berlayar. Pertanian masih tumbuh, tapi lesu karena distribusi terganggu.
Tanpa dana pusat, bisa dibayangkan betapa banyak dapur yang padam. Dana transfer saat itu berfungsi bak peredam kejut, agar masyarakat tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan.
Memasuki 2021–2022, suasana perlahan berubah. Jalan-jalan kembali ramai, pasar tak lagi lengang. Realisasi transfer pusat meningkat, terutama lewat DAK infrastruktur dan kesehatan.
Hasilnya terasa: sektor transportasi tumbuh dua digit, 10,74 persen; perdagangan pun bergairah. Proyek-proyek pembangunan jalan dan fasilitas publik memberi napas bagi sektor konstruksi dan jasa.
Puncaknya, 2022: Nabire resmi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Status baru ini menjadikan aliran transfer pusat semakin strategis. Kini Nabire bukan hanya kota persinggahan, tapi simpul administratif dan ekonomi.
Jika dilihat dari data PDRB 2018–2022, terlihat jelas pergeseran: pertanian masih dominan tapi stagnan, sementara transportasi, perdagangan, dan konstruksi menunjukkan dinamika yang lebih besar. Belanja transfer pusat bukan hanya “penjaga stabilitas,” tapi juga pendorong transformasi.
Setiap rupiah yang diarahkan untuk pembangunan jalan, bandara, atau pasar, memberi efek jangka panjang bagi produktivitas. Sebaliknya, jika dana habis di belanja rutin, maka manfaatnya cepat hilang, tanpa meninggalkan fondasi yang kokoh.
Namun jalan Nabire tidak mulus. Birokrasi dan isu keamanan masih sering menghambat serapan anggaran. Banyak proyek fisik tertunda, sementara belanja rutin tetap dominan.
Sektor pertanian—basis ekonomi rakyat kecil—belum tersentuh transformasi berarti. Risiko kesenjangan antara sektor modern dan tradisional mengintai.
Sebagai ibu kota provinsi baru, beban Nabire akan makin berat. Belanja pegawai pasti melonjak, tapi tantangan sesungguhnya adalah memastikan dana pusat juga menjadi investasi produktif: menciptakan lapangan kerja, memperkuat pertanian, membangun industri kecil.
Bagi masyarakat, istilah DAU atau DBH mungkin terdengar abstrak. Tapi dampaknya nyata: ketika dana transfer cair, guru bisa mengajar dengan tenang, puskesmas buka, jalan tidak lagi berlubang, pasar lebih ramai.
Transfer pusat adalah wajah negara yang hadir di dapur setiap keluarga Nabire. Ketika uang itu dikelola bijak, harapan tumbuh. Sebaliknya, ketika tersendat atau disalahgunakan, rasa kecewa pun cepat merebak.
Lima tahun terakhir memberi pelajaran penting: tanpa transfer pusat, ekonomi Nabire bisa rapuh. Dengan transfer pusat, Nabire bukan hanya bertahan, tapi juga berpeluang berubah.
Kini, dengan status sebagai ibu kota Papua Tengah, Nabire ditantang membuktikan bahwa setiap rupiah dari pusat bisa diubah menjadi jalan yang layak, sekolah yang nyaman, layanan kesehatan yang terjangkau, dan peluang kerja bagi warganya.
Jika itu terwujud, transfer bukan lagi sekadar aliran dana, melainkan denyut kehidupan. Nabire akan benar-benar menjadi jantung yang memompa pertumbuhan bagi seluruh Papua Tengah.