Mas Dana Ketua Aliansi 212 Blitar Raya
Siaranesia.com, Blitar – Aliansi 212 Blitar Raya menyatakan kekecewaannya usai menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Blitar, Kamis (6/8/2026). Pasalnya, pertemuan yang berlangsung di Ruang Transit Pemkab Blitar tersebut tidak dihadiri pejabat utama daerah, seperti Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, maupun Sekretaris Daerah (Sekda).
Audiensi hanya dihadiri Staf Ahli Pemkab Blitar Bambang Dwi Purwanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Agus Zaenal, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Suhendro, serta unsur Forkopimda.
Ketua Umum Aliansi 212 Blitar Raya, Mas Dana, mengaku kurang puas dengan hasil pertemuan tersebut karena tidak ada satu pun pejabat pengambil kebijakan yang hadir atau memberikan mandat kepada perwakilan resmi.
“Jujur, saya selaku Ketua Umum kurang begitu puas karena Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD tidak ada yang hadir maupun mewakili. Bahkan Sekda juga tidak hadir,” ujar Mas Dana kepada wartawan usai audiensi.
Meski demikian, pihaknya tetap mengapresiasi kehadiran Forkopimda dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah yang telah bersedia menerima serta mendengarkan aspirasi masyarakat.
Menurut Mas Dana, audiensi tersebut merupakan langkah awal untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat Kabupaten Blitar.
Ia berharap pemerintah daerah segera menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan melibatkan pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
“Kami berharap ada tindak lanjut yang lebih konkret dan melibatkan pihak yang bisa memberikan keputusan terhadap tuntutan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, perwakilan warga Kanigoro, Nurrohman, menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang dinilai rusak parah dan belum mendapat penanganan memadai selama bertahun-tahun.
Ia menilai pemerintah daerah kurang memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama terkait akses jalan yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi dan sosial warga.
“Jalan banyak yang rusak, tetapi perhatian pemerintah kepada masyarakat sangat minim. Kami berharap pemerintah bisa memfasilitasi dan menjalankan tanggung jawabnya terhadap kebutuhan warga,” tegas Nurrohman.
Aliansi 212 Blitar Raya menegaskan akan melakukan konsolidasi internal setelah audiensi tersebut. Namun, apabila upaya dialog tidak menghasilkan solusi yang jelas, mereka siap menggelar aksi damai sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.
“Kalau dari audiensi ini tidak ada langkah nyata untuk mencari solusi, kami akan melakukan aksi damai guna menyampaikan tuntutan masyarakat Kabupaten Blitar,” tegas Mas Dana.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Staf Ahli Pemkab Blitar Bambang Dwi Purwanto menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai lebih dari Rp300 miliar.
Kondisi tersebut, kata Bambang, mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian sejumlah program pembangunan. Kendati demikian, ia memastikan berbagai usulan masyarakat tetap menjadi perhatian dan akan direalisasikan berdasarkan skala prioritas.
“Prinsipnya kami tegak lurus mendukung Program Strategis Nasional. Namun di sisi lain, kami terus berupaya agar anggaran di tingkat desa maupun kabupaten tetap bisa berjalan secara optimal,” ujar Bambang.
Ia menambahkan, berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD, Musrenbang, maupun proposal resmi tetap menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah dan akan dipertimbangkan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
Jurnalis : Alvin
