Belum Ada Investor Asing di IKN, Ini Kata Menteri Bahlil

Jakarta – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia blak-blakan nih, belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan Bahlil saat rapat kerja sama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/6/2024).

Di depan anggota DPR, Bahlil bilang belum bisa nyebutin perusahaan mana aja yang udah teken nota kesepahaman sama IKN karena fokus rapat itu lebih ke anggaran Kementerian Investasi buat 2025.

“Biar lebih jelas penjelasannya, nanti kami laporin secara tertulis perusahaan-perusahaan yang udah bikin MoU, biar nggak salah ngomong,” kata Bahlil, diambil dari kanal YouTube DPR.

Baca juga: Mahfud MD Nyentil Bahlil Soal Belum Ada Investor Asing di IKN

Kenapa Belum Ada Investor Asing di IKN?

Bahlil jelasin, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur buat masuk ke klaster pertama belum rampung 100 persen.

Klaster pertama IKN ini mencakup kawasan inti pemerintahan, kayak presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Menurut Bahlil, pemerintah masih ngebut biar infrastruktur itu cepet kelar. Rencananya, investor asing baru bakal masuk ke IKN pas pembangunan ibu kota baru masuk tahap II.

“Kalau ditanya investasi di IKN ada atau nggak, semuanya dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri),” ujar Bahlil.

“Untuk sementara, investor asingnya kapan? Mereka udah komunikasi sama kita, tapi kita bilang setelah 17 Agustus 2024 baru kita liat karena infrastruktur di klaster kedua baru bisa clear,” tambahnya.

Bahlil juga bilang, pihaknya bakal ngirim daftar perusahaan yang udah punya MoU sama OIKN secara tertulis ke DPR.

Tahap Pembangunan IKN

Dilansir dari Kompas.id, pembangunan IKN butuh dana sekitar Rp 466 triliun dan bakal berlangsung bertahap selama 20 tahun sampai 2045.

Meskipun begitu, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara bakal dilaksanain pada 2024. Setelah ibu kota negara pindah, Jakarta bakal jadi daerah khusus buat perekonomian.