Tulungagung – Wah gila sih! Hari Selasa kemarin, sejumlah legislator sama pimpinan DPRD Tulungagung nyamperin para mahasiswa yang lagi demo menolak UU Tapera. Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, sama unsur pimpinan lainnya langsung pimpin dialog terbuka di atas aspal!
Para legislator beneran duduk bersila di atas aspal bareng mahasiswa yang sebelumnya udah orasi dengan suara lantang sambil blokir jalan depan kantor DPRD. “Unjuk rasa itu hak warga negara, tapi harus santun dan sesuai aturan,” kata Marsono di awal dialog.
Nggak cuma soal Tapera, mahasiswa yang dari kelompok HMI ini juga teriak soal komersialisasi pendidikan, pembebasan aktivis yang ditahan, dan masalah infrastruktur daerah. Marsono janji akan terusin aspirasi mahasiswa ke tingkat yang lebih tinggi.
“Untuk komersialisasi pendidikan kita bisa panggil dinas pendidikan, untuk infrastruktur kita panggil dinas PUPR,” ujarnya.
Setelah dari DPRD, aksi berlanjut ke Pemkab Tulungagung. Disana mereka ditemui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung, Tri Hariadi.
Tri menanggapi tuntutan mahasiswa, terutama soal jalan rusak yang butuh anggaran besar untuk diperbaiki. “Kita akan alokasikan anggaran untuk jalan yang sering dilalui,” kata Tri.
Tri juga ajak masyarakat untuk awasi dan laporkan praktik calo dan pungli di bidang pendidikan dengan informasi detail.
Ketua HMI Cabang Tulungagung, Fuad Fajrus Sobah, tegas dengan tiga tuntutan utama: Tapera, komersialisasi pendidikan, dan pembebasan aktivis yang dikriminalisasi aparat.
Mahasiswa juga kritik pemerintah soal infrastruktur jalan yang dianggap kurang serius ditangani. Selain itu, mereka juga nilai Mall Pelayanan Publik (MPP) di Gedung Balai Rakyat kurang maksimal karena pemohon masih harus balik ke kantor dinas terkait. “Tanggapan itu akan kita kawal terus agar sampai ke DPR RI,” tegas Fuad.