Krisis Dokter di Puskesmas, Bupati Tulungagung Janji Bertindak Cepat

Foto : Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan Wakil Bupati Ahmad Baharuddin bersama jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

TULUNGAGUNG, Siaranesia.com — Keluhan tenaga medis dari berbagai penjuru akhirnya menggema di ruang kebijakan. Dalam audiensi yang digelar Rabu (11/6/2025), Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung membuka data mencemaskan soal kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter, di sejumlah Puskesmas.

Audiensi yang digelar dihadapan Bupati Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., Wakil Bupati Ahmad Baharudin, S.M., dan Plh. Sekda Soeroto, S.Sos., itu memunculkan fakta gamblang: Tulungagung masih kekurangan puluhan dokter, termasuk tenaga kesehatan esensial lainnya.
“Keluhan tenaga medis ini adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan,” kata Bupati Gatut usai pertemuan. “Kami sudah koordinasikan dengan Plh Sekda untuk menghitung kebutuhan dan menyesuaikan penganggaran agar bisa segera diusulkan ke pusat.”

Kekurangan 3 Kompetensi Wajib
Data yang disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan, Anna Sapti Saripah, menambah kegentingan. Dari 32 Puskesmas yang tersebar di Tulungagung, hanya tersedia 59 dokter. Padahal, menurut standar BPJS, satu dokter idealnya melayani 5.000 jiwa.
“Kita masih kekurangan banyak. Bahkan dari 11 jenis tenaga kesehatan yang diwajibkan Permenkes, kita belum punya psikolog, fisioterapis, dan epidemiolog,” jelas Anna.

Ia juga menegaskan bahwa Puskesmas seharusnya tak sekadar jadi tempat pengobatan, tapi juga menjadi ujung tombak promosi kesehatan hingga ke desa-desa.
“Idealnya satu dokter tetap di Puskesmas, satu lagi turun ke desa. Tapi dengan jumlah dokter yang minim, tentu sulit dilakukan,” imbuhnya.

Bukan Sekadar Angka, Tapi Soal Nyawa
Kebutuhan mendesak mencakup dokter umum, dokter gigi, apoteker, bahkan akuntan. Namun fokus utama kini adalah penambahan tenaga kesehatan khusus. Anna mengingatkan bahwa persoalan ini tak bisa selesai hanya dengan mengandalkan APBD.
“APBD dan APBN punya batas. Kita butuh solusi lintas sektor. Karena ini bukan soal angka. Ini soal nyawa,” tegasnya.

Peringatan Tegas dari Bupati
Bupati Gatut pun memberi sinyal kuat kepada para kepala Puskesmas dan pejabat dinas. Ia tidak ingin mendengar laporan soal pelayanan yang mengecewakan.
“Saya dan wakil saya ini abdi masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang datang ke Puskesmas tapi pulang tanpa dilayani karena tak ada dokter. Bila ada laporan seperti itu sampai ke telinga saya, saya akan evaluasi,” ujarnya dengan nada tegas.

Dari Mendengar ke Bertindak
Audiensi ini menjadi momentum penting untuk beranjak dari sekadar mendengar menuju aksi nyata. Pemerintah daerah berkomitmen menyusun langkah-langkah strategis, termasuk membuka ruang koordinasi dengan pemerintah pusat dan memanfaatkan semua peluang untuk pemenuhan tenaga medis.

Sebab di balik meja periksa yang kosong, ada antrean harapan. Dan di tiap keluhan masyarakat, terkandung amanah besar agar pelayanan kesehatan tak lagi menjadi cerita tentang kekurangan—tetapi tentang kehadiran, solusi, dan kepedulian yang nyata.

Jurnalis: Linda