Bupati Kediri: Penanganan Stunting, Indikator Utama Kinerja Camat

Kediri – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, telah menggeser fokus penanganan stunting sebagai indikator utama prestasi para camat di daerahnya.

Menyadari bahwa penyelesaian masalah stunting memerlukan sinergi dari berbagai elemen, termasuk pemerintah kabupaten, TNI-Polri, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan camat, ia menekankan perlunya kolaborasi ini.

Bupati yang kerap disapa Mas Dhito ini menjelaskan bahwa camat harus memiliki pemahaman mendalam tentang situasi di lapangan guna memberikan intervensi yang sesuai untuk mengatasi persoalan stunting.

Dalam penjelasan tertulisnya pada Selasa (22/8/2023), Hanindhito menyebut, penanganan stunting menjadi salah satu tolak ukur kinerja camat yang kami tekankan.

Pernyataan ini dikeluarkan dalam kunjungan dari Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, di Pendopo Panjalu Jayati pada hari Senin (21/8).

Bupati Hanindhito menegaskan bahwa meskipun upaya-upaya penanganan stunting telah dilakukan oleh camat selama ini, namun dirinya menilai pendekatan ini masih belum mencapai dimensi yang cukup besar.

Hanindhito lebih lanjut mengungkapkan bahwa ia telah memberikan instruksi kepada para camat untuk mengaktifkan program Dasa Wisma yang beroperasi di tingkat desa, bahkan sampai tingkat RT. Program Dasa Wisma ini berperan dalam memantau keluarga-keluarga yang berisiko terkena stunting.

Menurut penjelasan Bupati, Kabupaten Kediri merupakan salah satu wilayah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik terbesar, yakni sekitar Rp 14 miliar, untuk menangani masalah stunting.

Oleh karena itu, Hanindhito menginstruksikan semua pihak, termasuk Dasa Wisma dan kader pendamping keluarga, untuk mengawasi penggunaan dana tersebut.

“Bagaimana memastikan bahwa Program Makan Tambahan (PMT) tersampaikan kepada yang membutuhkan,” ditekankan olehnya dengan tegas.

Sementara itu, Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, mengungkapkan bahwa tujuan kunjungannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kader pendamping keluarga dalam rangka percepatan penurunan angka stunting.

Upaya ini terutama dilakukan mengingat Presiden Joko Widodo telah menetapkan target angka stunting di bawah 14 persen pada tahun 2024.

“Saya ingin menggarisbawahi upaya percepatan penurunan angka stunting, mengingat waktu yang tersisa hanya 1,5 tahun untuk mencapai angka 14 persen,” jelas Hasto.

Tak hanya tentang penurunan angka stunting, Hasto juga berharap agar upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri dapat dijalankan. Pasalnya, setiap tahun terdapat sekitar 25 ribu bayi yang lahir di Bumi Panjalu.

Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mencegah munculnya kasus stunting, termasuk pengendalian pertumbuhan penduduk, pengurangan pernikahan usia dini, dan pendampingan terhadap ibu hamil.

“Jika tidak diawasi dengan baik, risiko kasus stunting baru akan terus muncul,” tegas Hasto sebagai penutup pernyataannya.