
Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ngasih peringatan buat aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, dan pejabat negara biar tetap jaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas sesuai aturan.
“Jangan ikut-ikutan politik praktis yang mengarah ke keberpihakan atau berafiliasi sama partai politik,” ujar Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, di Jakarta, Sabtu (15/6).
ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara diminta nggak bikin keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan, baik sebelum atau sesudah pasangan calon kepala daerah ditetapkan di Pilkada 2024.
Selain itu, Bawaslu juga pengen ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara buat ngadain sosialisasi dan pengawasan ke jajarannya selama proses Pilkada 2024. Harapannya, pejabat negara nggak bikin tindakan yang menguntungkan atau merugikan, termasuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan, atau program pemerintah.
Sebelumnya, Kamis (2/5), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan jadwal Pilkada 2024 nggak bakal dimajuin dari November ke September.
Alasannya, tahapan pilkada udah berjalan, dan waktunya mepet banget sama Pemilu serentak 2024 yang baru aja Februari lalu. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) masih nyidangin sengketa hasil Pileg 2024.
Akhirnya, jadwal Pilkada 2024 tetap sesuai kesepakatan, yakni 27 November 2024.
Tito juga ngaku wacana buat mempercepat Pilkada 2024 ke September emang sempet diperhatiin pemerintah dan dibahas di rapat DPR tahun lalu. Tapi, seiring berjalannya waktu, wacana itu akhirnya kandas.
“Saya udah tegaskan, Pilkada (2024) nggak berubah tanggalnya, tetap 27 November,” tegas Tito.