SIARANESIA.COM – BLITAR – Anjloknya anggaran belanja media Pemerintah Kabupaten Blitar hingga tersisa sekitar Rp400 juta mendorong Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Blitar Raya memperjuangkan penambahan alokasi pada APBD 2027. Usulan sebesar Rp1,5 miliar mengemuka dalam hearing bersama Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (27/10/2026).
Usulan tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan kerja sama pemerintah daerah dengan 122 perusahaan media yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Kominfo. Namun, besaran anggaran yang akan disetujui masih harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Penurunan anggaran belanja media lebih dari Rp1 miliar pada tahun berjalan terjadi di tengah tekanan fiskal daerah akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut turut memengaruhi pembiayaan berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Blitar, Sisilia Dyah Kristiani, menyambut baik masukan yang disampaikan dalam hearing. Menurutnya, pembahasan rancangan anggaran 2027 masih berlangsung sehingga peluang penyesuaian alokasi belanja media tetap terbuka.
“Karena tahun depan masih dalam pembahasan, tentunya belanja media yang minim tersebut masih bisa dinaikkan sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Blitar, Agung Wicaksono, juga mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam membagi alokasi kerja sama dengan 122 media mitra.
“Kami harapkan proses penambahan belanja media bisa direalisasikan. Tentunya, itu akan memudahkan kami dalam membreakdown anggarannya,” tandas Agung.
Ketua SMSI Blitar Raya, Prawoto Sadewo, menegaskan bahwa perjuangan peningkatan anggaran tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan anggota SMSI, melainkan seluruh media yang tergabung dalam Pokja Kominfo.
“Perjuangan ini untuk seluruh awak media di Pokja Kominfo, tidak hanya untuk anggota SMSI. Sebenarnya, anggaran belanja yang kami ajukan itu sangat minim sekali,” tegasnya.
Prawoto memahami bahwa kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tekanan. Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga mengalami dampak dari berkurangnya transfer pemerintah pusat.
“Namun, apa boleh buat, kita saling menyadari keuangan daerah kita sedang tidak baik-baik saja. Bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mengalami hal yang sama akibat pemangkasan dari pusat,” ujarnya.
Hearing tersebut dihadiri perwakilan SMSI Blitar Raya, jajaran Komisi III dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar, Bappedalitbang, Dinas Kominfotik, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Menunggu Keputusan APBD 2027
Usulan kenaikan belanja media menjadi Rp1,5 miliar belum merupakan keputusan final. Legislatif dan eksekutif masih perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah serta prioritas belanja dalam penyusunan APBD 2027.
Di sisi lain, pembahasan ini menempatkan kebutuhan kerja sama media dalam konteks yang lebih luas, yakni keseimbangan antara dukungan terhadap ekosistem pers daerah, transparansi penggunaan anggaran, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Besaran anggaran yang nantinya disepakati diharapkan ditetapkan secara realistis dan transparan, disertai mekanisme kerja sama yang akuntabel serta tidak mengesampingkan prioritas pelayanan publik.
Jurnalis: Alvin
