Realisasi Pendapatan Provinsi Jatim 2023 Diklaim Lampaui Target

Surabaya – Realisasi pendapatan dan belanja tahun anggaran (TA) 2023 Provinsi Jatim menunjukkan hasil yang menggembirakan. Realisasi pendapatan asli daerah Pemprov Jatim pada 2023 mencapai 102,34% dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemprov Jatim TA 2023 per 31 Desember 2023, realisasi pendapatan daerah mencapai 102,34% atau setara Rp 33,59 triliun, dan telah melampaui target Rp 32,82 triliun.

Sedangkan untuk Realisasi Belanja daerah mencapai 92,83% atau setara dengan Rp 34,47 triliun dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 37,14 triliun.

Atas capaian realisasi TA 2023, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa capaian itu wujud kerja keras dan kinerja terbaik seluruh OPD di Pemprov Jatim dalam hal percepatan dan pemerataan pembangunan.

“Terima kasih atas seluruh kerja keras dan kinerja terbaik seluruh OPD di Pemprov Jatim. Berkat ikhtiar, kerja keras, dengan diiringi doa kepada Allah SWT berbagai prestasi dan capaian membanggakan mampu kita raih. Juga terkait kinerja realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 yang telah dimaksimalkan untuk mengakselerasi pembangunan di Jatim,” kata Khofifah dalam keterangan tertulis, Selasa (2/1/2024).

Ia menambahkan, pendapatan yang ada dimaksimalkan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan. Begitu pun dengan belanja. Anggaran yang ada dimaksimalkan untuk melaksanakan program-program yang berdampak langsung ke masyarakat dan mengatasi permasalahan yang ada di Jatim. Supaya masyarakat semakin makmur dan sejahtera.

“Capaian membanggakan tersebut patut disyukuri dan akan menjadi motivasi bagi Pemprov Jatim untuk menghasilkan program yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ke depan, Khofifah berharap semua elemen baik OPD, Forkopimda, juga seluruh kepala daerah dapat memperkuat kinerja di masing-masing lingkup tugas. Tidak hanya itu, Khofifah juga memberi sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi, khususnya pada realisasi belanja.

“Jadi ada hal yang memang harus dilakukan koreksi dan evaluasi bersama tentang cara-cara untuk bisa memastikan bahwa anggaran kita bisa terealisasi secara lebih cepat, cermat dan tepat,” tuturnya.

Dia meminta agar di tahun depan, percepatan realisasi belanja dilakukan dengan cepat dan tepat. Tujuannya agar penggunaan anggaran berdampak dan tepat sasaran.

“Evaluasi dan koreksi perlu dilakukan agar setiap anggaran yang dibelanjakan berdampak pada penguatan kesejahteraan masyarakat terutama hal-hal terkait penurunan kemiskinan, penurunan angka pengangguran dan penurunan stunting,” pungkasnya.