Siaranesia.com, Tulungagung – Ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Cuaca ekstrem yang memengaruhi produktivitas pertanian dinilai berpotensi memicu gejolak harga, menekan pendapatan petani, hingga berdampak pada stabilitas ekonomi daerah.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Tulungagung menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pameran Produk Unggulan Kabupaten Tulungagung 2026 di halaman Dinas Ketahanan Pangan selama 6-8 Agustus 2026. Program ini tidak hanya bertujuan menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan daerah.
Sebanyak 43 stan yang terdiri dari instansi pemerintah, kelompok tani, UMKM, dan pelaku usaha lokal terlibat dalam kegiatan tersebut. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, sayuran, buah-buahan hingga produk olahan UMKM dijual dengan harga di bawah pasar.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, Sony Weli Ahmadi, mengatakan GPM merupakan upaya konkret pemerintah menjaga keterjangkauan harga sekaligus memperluas akses pemasaran produk lokal.
“Seluruh peserta menyediakan kebutuhan pokok dan produk unggulan daerah dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.
Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menegaskan perubahan iklim kini telah menjadi ancaman nyata bagi sektor pangan. Menurutnya, ketidakpastian musim dan penurunan produktivitas pertanian dapat memicu kenaikan harga bahan pokok serta berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan.
“Penurunan produktivitas pertanian tidak hanya mengancam ketersediaan pangan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan daerah,” tegasnya.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemkab Tulungagung memperkuat sektor pertanian melalui bantuan sarana produksi, modernisasi alat pertanian, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), hingga pengembangan lumbung pangan desa.
Di sisi hilir, Gerakan Pangan Murah menjadi strategi memangkas rantai distribusi agar harga tetap terkendali tanpa merugikan petani. Pemerintah juga terus mendorong pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) serta pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga.
Langkah tersebut mulai menunjukkan hasil. Pemkab Tulungagung mencatat sebagian besar komoditas pangan berada dalam kondisi surplus dengan harga relatif stabil. Kondisi itu turut berkontribusi terhadap inflasi daerah yang tercatat 2,23 persen secara tahunan, lebih rendah dibanding inflasi Jawa Timur sebesar 2,87 persen maupun nasional 2,88 persen.
Meski demikian, Ahmad Baharudin mengingatkan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas pangan tidak boleh membuat semua pihak lengah. Menurutnya, ketahanan pangan hanya dapat terjaga melalui kolaborasi antara pemerintah, petani, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Stok kebutuhan pokok di Tulungagung dalam kondisi aman. Namun menjaga ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama yang harus terus diperkuat,” katanya.
Di tengah ancaman perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi global, Gerakan Pangan Murah menjadi bukti bahwa upaya menjaga ketahanan pangan tidak cukup dilakukan saat krisis terjadi. Langkah preventif dan penguatan sektor pangan dari hulu hingga hilir menjadi kunci agar stabilitas harga, kesejahteraan petani, dan kebutuhan masyarakat tetap terjamin.
Jurnalis Nangkho
