DPRD dan Bupati Blitar Sepakati KUA-PPAS 2026

Siaranesia.com, BLITAR— DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) antara DPRD dan Bupati Blitar terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Jumat malam (24/10/2025) di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III DPRD, serta dihadiri seluruh anggota DPRD. Turut hadir Bupati Blitar, unsur Forkopimda, Sekda, para asisten, staf ahli, kepala OPD, kabag, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Supriadi menjelaskan bahwa rapat paripurna kali ini merupakan kelanjutan pembahasan terhadap KUA-PPAS 2026 yang telah disampaikan oleh Bupati Blitar pada 11 Agustus 2025 lalu.
“Badan Anggaran DPRD telah melaksanakan tugasnya dengan membahas serta mencermati materi KUA-PPAS Tahun 2026. Hasil pembahasan itu kini ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD,” ujarnya.

Supriadi menambahkan, setelah penandatanganan ini, DPRD akan segera menggelar rapat maraton bersama mitra kerja dari masing-masing komisi dan organisasi perangkat daerah (OPD) guna menindaklanjuti agenda pembahasan lanjutan.
“Kita, baik legislatif maupun pemerintah daerah, harus memanfaatkan anggaran dengan sebaik-baiknya. Penghematan perlu dilakukan pada pos yang tidak terlalu mendesak, agar anggaran dapat difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar penting bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama dan sinergi dalam proses pembahasan KUA-PPAS 2026. Menurutnya, kesepakatan bersama ini menjadi landasan penting bagi penyusunan RAPBD 2026 yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Kami berkomitmen agar anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor produktif, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Semua ini akan berjalan optimal bila didukung sinergi eksekutif dan legislatif,” tutur Bupati Rijanto.

Ia juga berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja cepat dan efisien dalam menyesuaikan program prioritas daerah sesuai dengan arah kebijakan yang telah disepakati bersama.
“Kesepakatan ini bukan akhir, melainkan awal dari proses panjang memastikan pembangunan Kabupaten Blitar berjalan efektif dan berkeadilan,” pungkasnya.

Jurnalis Alvin
Editor Arief