AMPERA Desak Percepatan Reforma Agraria di Blitar

Koordinator Aksi AMPERA, Ibnu Haris Prihandoko.(Foto by Alvin)

Siaranesia.com, BLITAR – Aliansi Masyarakat Pendukung Reforma Agraria (AMPERA) menggelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar, Rabu (29/10/2025). Mereka menuntut pemerintah segera mengeksekusi redistribusi tanah di kawasan Perkebunan Kruwuk, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.

AMPERA menilai proses redistribusi tanah tersebut terlalu lama tertunda, padahal sudah memiliki dasar hukum yang jelas melalui SK Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur Nomor 233/SK-35.NP.02.03/XII/2021. Massa menuntut pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan reforma agraria sebagaimana mandat regulasi.

Selain itu, AMPERA juga meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera menerbitkan HGU baru bagi PT Rotorejo Kruwuk untuk area yang dinyatakan clear and clean. Mereka juga mendesak penegak hukum menindak tegas jaringan mafia tanah yang dinilai menghambat program reforma agraria.
“Ini kesempatan emas bagi negara untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat, bukan arena mafia tanah,” ujar Koordinator Aksi AMPERA, Ibnu Haris Prihandoko.

Dalam aksi tersebut, massa juga melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Blitar. Bupati Blitar turut hadir mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyatakan komitmen percepatan reforma agraria.

Ibnu menyebut di Kabupaten Blitar masih banyak perkebunan bermasalah, terutama di kawasan Kruwuk dan Modangan–Karangnongko. Ia menegaskan pihaknya bersama pemerintah sepakat mempercepat tahapan pelaksanaan reforma agraria.
“Hari ini kami juga melaporkan praktik mafia tanah yang menghambat proses reforma agraria ke Polda, dengan tembusan ke beberapa instansi terkait,” jelasnya.

AMPERA mencatat masih ada sekitar 30 hektare lahan yang belum didistribusikan. Mereka berharap pelaksanaan redistribusi tanah di Karangnongko, Modangan, dan Kruwuk dilakukan tanpa biaya, karena program tersebut dibiayai APBN dan APBD.

Jurnalis: Alvin
Editor: Arief