![Kades se-Ngantru Umroh Bareng Usai Dapat Perpanjangan Jabatan!?](https://siaranesia.com/wp-content/uploads/2024/08/Kades-se-Ngantru-Umroh-Bareng-Usai-Dapat-Perpanjangan-Jabatan.jpg)
Malang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Malang sedang menggarap regulasi yang akan menggratiskan sekolah swasta. Upaya ini untuk mengatasi kurangnya jumlah SMP Negeri di Kota Malang.
Langkah inovatif ini akan menjadikan guru-guru di sekolah swasta dihargai dengan dukungan APBD.
Suwarjana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, mengungkapkan bahwa program ini memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 40 miliar untuk berhasil.
“Kami telah melakukan kajian mendalam sekitar 75 persen, dan untuk mewujudkannya, kami membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 40 miliar,” ungkap Suwarjana kepada para wartawan.
Proses untuk mendapatkan dana APBD ini akan melibatkan sekolah swasta yang berminat, yang dapat mengajukan permohonan ke Disdikbud.
Tim dari Disdikbud akan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap surat permohonan tersebut, dengan memberikan prioritas kepada sekolah yang memiliki guru-guru kredibel.
Suwarjana menjelaskan, “Ada sekitar 2.500 guru yang mengajar di sekolah swasta. Kami akan melakukan penilaian ketat, hanya guru-guru yang memiliki kompetensi yang akan digaji.”
Salah satu alasan di balik langkah ini adalah ketidakseimbangan antara jumlah kelurahan dan jumlah SMP negeri di Kota Malang. Idealnya, jumlah SMP negeri di Kota Malang seharusnya sama dengan jumlah kelurahan, yaitu 57.
“Saat ini hanya ada 30 SMP negeri di Kota Malang. Oleh karena itu, program sekolah swasta gratis kami hadirkan sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan ini,” tambahnya.
Suwarjana menyoroti bahwa sekolah swasta yang sudah terkenal memiliki kualitas dan kesejahteraan yang baik kemungkinan besar tidak akan mengambil program ini.
Meskipun Kota Malang memiliki lebih dari 80 SD dan SMP swasta, dengan total lebih dari 2.500 guru, Suwarjana yakin bahwa tidak semua sekolah swasta akan mengambil tawaran ini.
“Sekolah swasta dengan biaya mahal mungkin tidak akan terlalu tertarik. Dari sekitar 80 SMP swasta dan puluhan SD swasta, mungkin hanya sekitar 50 persen yang akan mengambil program ini. Kami sedang mengkaji dengan cermat,” ungkap Suwarjana.
Sebelumnya, banyak orangtua mengeluhkan kurangnya jumlah SMP negeri di Kota Malang. Situasi ini berdampak pada banyak murid yang gagal lolos dalam seleksi siswa baru melalui jalur zonasi.
Langkah untuk menggratiskan sekolah swasta ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata atas masalah ini.