SIARANESIA.COM, BLITAR – Pemerintah Kota Blitar memperkuat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi penyerapan anggaran tersebut tercatat mencapai 68,70 persen.
Upaya optimalisasi dilakukan melalui sosialisasi tata kelola penggunaan DBHCHT yang digelar di Ruang Sasana Praja, Rabu (14/10/2026). Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman organisasi perangkat daerah (OPD) penerima alokasi agar pelaksanaan program sesuai ketentuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pj. Sekretaris Daerah Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, mengatakan sosialisasi menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh OPD memahami perubahan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan DBHCHT.
Menurutnya, penyesuaian terhadap ketentuan baru membutuhkan kecermatan agar penggunaan anggaran tetap berjalan sesuai aturan, sekaligus mendukung pencapaian program yang telah direncanakan.
Sejumlah OPD terlibat dalam pelaksanaan DBHCHT, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Disperindag, Satpol PP, Diskominfotik, Dinas Sosial, serta Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
Alokasi Turun, Pemkot Dorong Optimalisasi
Tri Iman mengungkapkan, alokasi DBHCHT Kota Blitar pada 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran yang diterima tahun ini tercatat sebesar Rp17 miliar, sedangkan pada 2025 mencapai Rp32 miliar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun prioritas dan memastikan anggaran yang tersedia dimanfaatkan secara efektif.
Dalam sosialisasi tersebut, Pemkot Blitar juga menyampaikan harapan agar alokasi DBHCHT untuk Kota Blitar pada tahun mendatang dapat meningkat.
“Kan kebetulan ini narasumbernya salah satunya dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, jadi dari Jawa Timur itu pembagi DBHCHT. Maka kami sampaikan, mudah-mudahan Kota Blitar ada peningkatan untuk jumlah. Ini kan artinya harapan itu langsung didengarkan oleh narasumber,” kata Tri Iman.
Monitoring dan Evaluasi Diperkuat
Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kota Blitar, Gigih Mardana, menjelaskan bahwa realisasi penyerapan DBHCHT hingga akhir Agustus 2026 mencapai 68,70 persen.
Ia menyebut proses penyesuaian terhadap regulasi baru menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan program dan penyerapan anggaran.
Meski demikian, pemerintah daerah masih berupaya mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi bersama instansi terkait.
“Waktu yang tersisa kurang lebih dua bulan masih bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penyerapan. Kami akan terus melakukan monitoring dan evaluasi bersama provinsi serta Bea Cukai agar anggaran ini memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat,” jelas Gigih.
Langkah evaluasi tersebut diharapkan membantu OPD mengidentifikasi kendala pelaksanaan program, mempercepat tindak lanjut administrasi, serta menjaga agar penggunaan anggaran tetap sesuai ketentuan.
Patuhi Regulasi, Pastikan Anggaran Bermanfaat
Narasumber dari Biro Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Timur, Ardi Prasetya Yanuar, menjelaskan bahwa pelaksanaan DBHCHT 2026 harus mengacu pada sejumlah landasan regulasi.
Pemanfaatan dana tersebut mencakup peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, serta program kesejahteraan masyarakat dan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Landasan hukum, selain PMK Nomor 22 Tahun 2026, terdapat surat edaran dari Direktorat Jenderal Perkebunan, surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2026 yang berkaitan dengan aspek penegakan hukum,” ungkap Ardi.
Melalui sosialisasi dan evaluasi berkelanjutan, Pemkot Blitar berharap pelaksanaan DBHCHT 2026 dapat berjalan sesuai jadwal, dengan tetap mengedepankan kepatuhan regulasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Optimalisasi anggaran juga diharapkan memastikan program yang didanai DBHCHT benar-benar mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta pembinaan sektor terkait di Kota Blitar.
Jurnalis: Alvin
