DPRD Tulungagung Sahkan Pertanggungjawaban APBD 2025, Bahas KUA-PPAS 2027 dan Lantik Anggota PAW
Siaranesia.com, TULUNGAGUNG – DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar Rapat Paripurna dengan empat agenda strategis di Gedung DPRD Kabupaten Tulungagung, Kamis (23/7/2026). Sidang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Marsono dan dihadiri Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, Penjabat Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Agenda pertama rapat paripurna adalah penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dan pandangan akhir tujuh fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap raperda tersebut sehingga dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin memaparkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025. Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp3,04 triliun, belanja daerah Rp2,90 triliun, penerimaan pembiayaan Rp336,11 miliar, serta menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp477,65 miliar.
Ahmad Baharudin juga mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan profesional.
Sementara SiLPA Tahun Anggaran 2025 direncanakan akan dimanfaatkan kembali melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai skala prioritas pembangunan.
Agenda berikutnya adalah penyerahan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung kepada DPRD.
Dokumen tersebut mengusung tema “Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel.”
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp2,71 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,99 triliun. Defisit anggaran direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto.
Prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan sektor ekonomi unggulan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hilirisasi potensi sumber daya alam, pengentasan kemiskinan, penguatan tata kelola pemerintahan, pelestarian budaya, hingga peningkatan ketahanan bencana.
Rapat paripurna juga diwarnai prosesi pengucapan sumpah dan janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung sisa masa jabatan 2024–2029.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur, Wahyu Pratama Alamsyah, S.H. dari Partai Demokrat resmi dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Ia ditetapkan sebagai anggota Komisi C sekaligus Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.
Pimpinan DPRD bersama Plt. Bupati berharap kehadiran anggota baru dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Pada penghujung rapat, DPRD juga mengumumkan perubahan susunan kepengurusan fraksi dan alat kelengkapan dewan. Fraksi NasDem menetapkan Rizky Ranisa Nuratma, S.E. sebagai Ketua Fraksi menggantikan Panhis Yody Wirawan, S.H., M.Kn. Sementara Fraksi PDI Perjuangan mengganti keanggotaan Badan Anggaran dari Sumarno, S.Pd. kepada Samsul Huda, S.Ag., M.Pd.
Menutup rapat, Ketua DPRD Tulungagung Marsono berharap seluruh keputusan yang dihasilkan dapat semakin memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jurnalis: Nang Kho
