Siaranesia.com, BLITAR – Dukungan terhadap evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menguat di Kota Blitar. Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba bersama sejumlah anggota DPRD Kota Blitar ikut menandatangani petisi pada kain putih sepanjang 100 meter yang dibentangkan dalam aksi masyarakat, Senin (29/6/2026).
Aksi yang digelar secara swadaya tersebut diawali dari kawasan Istana Gebang dan berlanjut di depan Gedung DPRD Kota Blitar saat rapat paripurna berlangsung. Sejumlah pejabat keluar menemui peserta aksi dan turut membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi masyarakat yang meminta evaluasi total terhadap Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Koordinator aksi, Mariono Setyo Budi atau Budi Kempes, mengatakan gerakan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat agar pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan anggaran negara digunakan secara tepat sasaran serta menindak pelaksana yang menyimpang dari tujuan program, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai lebih berorientasi pada keuntungan daripada pelayanan.
“Kami tidak menolak Program MBG. Yang kami minta adalah evaluasi total agar program ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dari anggaran negara,” ujar Budi.
Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba menegaskan evaluasi merupakan bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan program, bukan menghentikannya.
“Evaluasi adalah hal yang wajar dalam setiap kebijakan publik. Kami mendukung evaluasi total agar pelaksanaan MBG semakin baik, tepat sasaran, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Namun, kami tidak mendukung penghentian program karena ini merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Elim menambahkan, apabila ditemukan penyimpangan di lapangan, pemerintah harus segera melakukan pembenahan agar tujuan utama program tetap tercapai.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, menilai evaluasi harus mencakup seluruh aspek pelaksanaan, termasuk mekanisme pengadaan dan penggunaan anggaran.
Menurutnya, fokus Program MBG harus tetap pada pemenuhan gizi masyarakat, sehingga pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan tersebut perlu dikaji kembali.
“Setiap belanja negara harus memberikan manfaat yang jelas. Program MBG harus tetap berjalan, tetapi pelaksanaannya harus bersih, transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada peningkatan gizi masyarakat,” tegas Syahrul.
Melalui aksi tersebut, masyarakat berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG dan KDMP guna memperkuat efektivitas, pengawasan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran tanpa menghilangkan tujuan utama program dalam meningkatkan gizi masyarakat.
Jurnalis: Alvin
Menurut saya, judul yang paling kuat untuk menarik perhatian pembaca namun tetap objektif adalah:
“Evaluasi MBG Menguat di Blitar, Wakil Wali Kota hingga DPRD Nyatakan
