

Siaranesia.com, BLITAR– Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan proyek infrastruktur berjalan efektif, tepat mutu, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Kerja Sama Bina Marga dan Kejaksaan dalam Mendorong Tata Kelola Proyek Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan yang digelar di Aula Dinas PUPR, Kamis (11/12/2025).
Kegiatan ini menghadirkan ratusan peserta yang terdiri atas para pelaksana proyek, konsultan, serta pejabat di lingkungan Dinas PUPR. Pertemuan ini sekaligus menjadi ruang evaluasi pelaksanaan program tahun 2025 serta ajang penguatan komitmen bersama untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Agus Zaenal Arifin, menyampaikan bahwa forum ini menjadi titik penting untuk melihat progres pekerjaan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan intervensi pada proyek tertentu.
“Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus evaluasi kegiatan 2025. Kami ingin mengetahui mana saja yang memerlukan perhatian khusus. Kami juga menghadirkan narasumber dari Kejaksaan sebagai penguat motivasi, mengingat waktu pelaksanaan semakin mepet,” ujarnya.
Dari unsur Kejaksaan, Yoyok Junaidi, Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, menegaskan bahwa lembaganya memiliki peran strategis dalam pendampingan hukum untuk memastikan proyek berjalan sesuai aturan.
“Kehadiran kami merupakan tindak lanjut MoU antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah. Tujuannya agar kegiatan di PUPR dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat kualitas, serta bebas potensi persoalan hukum. Semua harus berorientasi pada manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Apresiasi juga datang dari peserta kegiatan. Heru, salah satu perwakilan pelaksana proyek, menilai forum tersebut memberi pemahaman yang lebih solid tentang pentingnya ketepatan waktu dan kualitas hasil pekerjaan.
“Dengan kegiatan ini, kami makin sadar bahwa penyelesaian tepat waktu dan hasil yang berkualitas itu wajib. Pekerjaan di lapangan harus benar-benar mengikuti jadwal dan standar, karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Melalui penguatan sinergi antara PUPR dan Kejaksaan, Pemerintah Kabupaten Blitar berharap seluruh proyek infrastruktur dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat.
Jurnalis: Alvin
Editor: Arief
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau!