Berkali Disurvei, Tak Juga Diperbaiki: Warga Gembleb Tagih Janji PUPR Trenggalek Soal Aliran Air yang Ancam Lahan

TRENGGALEK, Siaranesia.com – Warga Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menaruh harapan besar sekaligus kekecewaan mendalam kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat. Sudah bertahun-tahun mereka menunggu solusi atas ancaman luapan aliran air dari pegunungan, namun hingga kini belum juga ada penanganan nyata di lapangan.

Masalah ini bukan keluhan baru.
Sejak masa kepemimpinan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek sebelumnya, permohonan penanganan sudah diajukan. Bahkan, pihak PUPR disebut telah melakukan survei berulang kali. Namun, semua berhenti di meja birokrasi.
“Tanah saya sebagian sudah terkikis air. Kalau musim hujan datang, kami tidak bisa tidur tenang. Air dari atas bisa meluap kapan saja,” ujar Agus Santoso, salah satu warga terdampak, saat ditemui di lahan miliknya yang mulai tergerus.

Kepala Desa Gembleb, Wito, membenarkan bahwa proposal penanganan telah diajukan sejak lama, bahkan sejak kepemimpinan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek sebelumnya, Ramelan, yang kini sudah pensiun. Namun hingga kini, hasilnya nihil.
“Kami heran, padahal survei sudah dilakukan beberapa kali. Tapi tak kunjung ada tindak lanjut. Ini bukan sekadar usulan baru yang bisa diabaikan,” tegas Wito.

Dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Dedi, mengonfirmasi bahwa penanganan masalah aliran air tersebut memang sudah diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

Namun, di mata warga, jawaban itu tak lebih dari retorika birokrasi yang tak menyentuh persoalan utama: kapan realisasi dilakukan?
“Kalau menunggu anggaran perubahan terus, sementara hujan bisa datang sewaktu-waktu, ini namanya main-main dengan nasib warga,” sindir Agus, lirih.

Lebih dari sekadar keluhan, warga kini mulai melihat persoalan ini sebagai cerminan dari lambannya mekanisme tanggap darurat di tingkat daerah, khususnya terkait mitigasi bencana lingkungan. Jika dibiarkan, kerusakan tak hanya akan meluas ke lahan pertanian, tapi juga mengancam pemukiman dan infrastruktur desa.

Investigasi Siaranesia menemukan bahwa persoalan serupa juga dikeluhkan beberapa desa tetangga yang berada di wilayah aliran air yang sama. Namun sejauh ini, belum ada program komprehensif dari PUPR yang menjawab keresahan kolektif tersebut.
Warga mendesak agar Dinas PUPR tidak lagi menunda-nunda penanganan. Mereka tak ingin penyesalan datang setelah banjir atau longsor merenggut lebih banyak kerugian.?

Jurnalis Pieter
Editor Arief