Anggota DPR Anita Jacoba Semprot Nadiem, Gaungkan KPK Turun Tangan

Jakarta – Anggota Komisi X DPR Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah, ngamuk soal kinerja Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI dan jajaran Kemendikbudristek di Senayan pada Rabu (5/6), Anita sampai nunjuk-nunjuk Nadiem.

Awalnya, dia soroti masalah kekurangan anggaran Rp 15 triliun di Kemendikbudristek. Anita nanya, anggaran yang ada udah dipake bener apa belum.

“Kita semua tau ada kekurangan anggaran ya Rp 15 triliun, tapi menurut saya mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi, jujur sama diri sendiri. Itu banyak anggaran yang udah dikasih tahun 2024 udah dipake bener atau nggak,” kata Anita dalam rapat.

“Pak Menteri, berkali-kali saya bilang masih banyak masalah realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN ke daerah,” lanjutnya.

Anita juga kritik Nadiem soal guru PPPK yang belum dapet SK pengangkatan meski udah lulus seleksi. Selain itu, banyak bangunan sekolah yang masih terbengkalai.

“Sampai sekarang guru PPPK yang udah lulus belum dapet SK. Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK. Guru-guru daerah terpencil juga masih banyak yang belum terima tunjangan. Banyak bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal anggaran dari 2021,” kata Anita.

Di Kupang, masih ada 17 bangunan sekolah yang belum kelar sejak 2021. “Di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah dari 2021 sampai sekarang nggak selesai. Mau lagi? Kita lihat lagi, dana-dana PIP,” ujarnya.

Anita juga protes soal verifikasi data rekomendasi oleh dinas. Menurutnya, ada kesalahan birokrasi.

“Bahkan kami anggota pemangku kepentingan diatur lagi sama Kemendikbud buat verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas. Jangan suruh apa yang kami usulkan harus diverifikasi oleh dinas. Kami ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kami yang nentuin anggaran di Indonesia ini,” kata Anita.

“Jadi, kalau mau verifikasi, harusnya kementerian verifikasi dinas, dinas verifikasi kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru ke kami. Jangan dibolak-balik,” cetusnya.

Anita juga minta pimpinan Komisi X DPR kasih rekomendasi ke KPK buat periksa Kemendikbudristek. Dia curiga ada korupsi di kementerian yang dipimpin Nadiem.

“Saya minta Ibu/Bapak pimpinan kita kasih rekomendasi ke KPK, periksa, apa yang ada di Kemendikbud, karena ini banyak masalah, PIP, KIP, Dana BOS, banyak, hancur ini,” kata Anita.

Dia minta penggunaan anggaran 2021-2023 diperiksa. Juga usul biar nggak ada penambahan anggaran di Kemendikbudristek.

“Nggak usah tambah anggaran kalau banyak korupsi, uang negara habis bukan buat rakyat. Saya marah, Pak Menteri, untuk kesekian kalinya, karena memang ini kenyataannya di lapangan,” pungkas Anita.