700 Sertifikat PTSL di Desa Krisik Belum Terdistribusi, DPRD Blitar Dorong BPN Percepat Penyelesaian

Aryo Nugroho, Wakil Ketua Komisi III DPRD Blitar

Siaranesia.com ~ BLITAR – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, yang dimulai sejak 2018–2019, hingga kini belum rampung. Sebanyak 700 sertifikat tanah dilaporkan masih belum didistribusikan kepada warga akibat kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi.

Kepala Desa Krisik menyampaikan bahwa dari total sertifikat tersebut, sekitar 250 lembar sudah siap dibagikan, sementara sisanya masih terkendala administrasi.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti persoalan ini bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dinas terkait.
“BPN masih menunggu dokumen yang belum lengkap dari masyarakat. Kami berharap ada koordinasi yang lebih baik agar proses ini segera selesai,” ujar Aryo saat ditemui usai rapat pembahasan di Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (12/11/2025).

Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), BPN, serta perwakilan masyarakat. Dalam rapat, terungkap adanya kesenjangan komunikasi antara warga dan BPN mengenai kelengkapan dokumen yang diperlukan.
“Kami akan menunjuk koordinator dari BPN dan masyarakat agar komunikasi lebih lancar dan proses pencocokan dokumen bisa segera diselesaikan,” tambah Aryo.

Ia juga menyoroti adanya pergantian personel di BPN yang kerap memperlambat tindak lanjut administrasi. DPRD mendorong BPN agar lebih profesional dan teliti dalam menangani dokumen tanah demi menghindari sengketa di kemudian hari.

Komisi III merekomendasikan agar Desa Krisik dijadikan studi kasus untuk mengevaluasi pelaksanaan PTSL di wilayah lain, sekaligus mempercepat penyelesaian program di tingkat kabupaten.
“Semoga masalah ini dapat segera diselesaikan dan masyarakat bisa menerima sertifikat tanah mereka tanpa kendala lagi,” pungkas Aryo.

Jurnalis: Alvin
Editor: Arief