Wakil Wali Kota Blitar Tak Hadiri Mutasi Pejabat, Ini Penjelasan Elim Tyu Samba

Wakil Walikota Blitar Elim Tyu Samba (foto by Alvin)

Siaranesia.com, BLITAR — Suasana pemerintahan Kota Blitar menghangat usai pelaksanaan mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Blitar pada Senin (13/10/2025) pagi di Balai Kusumawicitro.

Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, secara terbuka menyampaikan keberatannya karena merasa tidak dilibatkan dalam proses rotasi jabatan tersebut.

Dalam wawancara di ruang kerjanya, Elim menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada acara pelantikan. Ia mengaku tidak pernah diajak berkoordinasi dan baru menerima undangan pada Minggu sore pukul 18.00 WIB, atau hanya beberapa jam sebelum acara dimulai.
“Saya tidak hadir karena tidak diajak bicara sama sekali tentang mutasi ini. Sebagai Wakil Wali Kota, saya merasa kurang pantas hadir dalam acara yang saya bahkan tidak tahu siapa saja yang dilantik,” ujar Elim dengan nada kecewa.

Elim juga menyebut telah meminta daftar nama pejabat yang akan dilantik kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Blitar, namun tidak memperoleh jawaban yang jelas.
“Saya minta daftar nama, tapi tidak diberi. Katanya hanya menjalankan perintah, tapi saya tidak tahu perintah dari siapa,” imbuhnya.

Menurutnya, situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan koordinasi antara pimpinan daerah. Ia menilai pentingnya kejelasan mekanisme rotasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam tata kelola pemerintahan.
“Saya tidak hadir supaya tidak dianggap menyetujui sesuatu yang prosesnya saya tidak tahu. Padahal sejak awal, saya berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Elim mengungkapkan rencananya untuk melaporkan persoalan ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memperoleh penjelasan resmi.
“Sebagai Wakil Wali Kota, saya punya fungsi pengawasan. Maka apa yang terjadi di Kota Blitar ini akan saya laporkan ke Kemendagri agar jelas apakah proses mutasi ini sudah sesuai aturan atau tidak,” tandasnya.

Selain persoalan mutasi, Elim juga menyinggung minimnya pelibatan dirinya dalam pembahasan anggaran di Pemkot Blitar.
“Selama ini saya jarang diajak komunikasi terkait anggaran. Saya hanya sekali ikut rapat APBD 2026, itu pun ketika ada surat pemotongan anggaran 18 persen atau sekitar Rp114 miliar,” ungkapnya.

Elim menambahkan, ia akan menindaklanjuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyerahkan laporan kerja tahunan menjelang akhir tahun anggaran.
“Saya sudah minta laporan dari beberapa OPD tapi belum diberikan. Kalau terus dibiarkan, saya akan bersurat ke Inspektorat agar dilakukan pemeriksaan,” katanya.

Menutup pernyataannya, Elim menegaskan tetap menjalankan tugasnya sebagai Wakil Wali Kota meski dengan kewenangan yang terbatas.
“Saya ke kantor setiap hari dan menjalankan fungsi pengawasan. Tapi bagaimana bisa mengawasi kalau banyak hal yang tidak saya ketahui,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, ketika dikonfirmasi usai pelantikan, menegaskan bahwa seluruh pejabat telah diundang.
“Semua sudah diundang,” singkatnya.

Jurnalis Alvin
Editor Arief